Politisi Harus Bisa Bertransformasi Menjadi Negarawan

nganjuksatu, 18 Jul 2019,

JAKARTA - Agar maqom para politisi dapat segera naik derajat, mereka haruslah menjadi seorang negarawan, sekalipun mereka harus melakukan tapabrata, tirakat, dan menerapkan asketisme dalam politik praktis.

Meski terasa sulit tetapi harus tetap dicoba, meskipun tidak mudah untuk meninggalkan syahwat politik praktis. Namun Pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi tentu menjadi bukti, bahwa persaingan politik tidak akan merusak hubungan pertemanan, selayaknya 2 petarung tinju yang saling baku hantam, namun setelah pertandingan usai mereka akan saling berpelukan dan memberi semangat.

Pepatah bijak mengatakan “my loyalty to my party ends when my loyalti to my country begins”. Yang artinya kepentingan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, partai dan golongan.

Kekuasaan memang sesuatu yang menggiurkan, dan itulah yang menjadi sasaran partai – partai politik dalam kontestasi. Pasca Pilpres tempo hari, semakin terlihat bahwa kekuasaan menjadi target partai – partai politik peserta pemilu.

Banyak partai lantas berkoalisi, dengan harapan agar bisa mendapatkan jatah menteri atau jabatan tertentu di pemerintahan.

Persaingan untuk mendapatkan jabatan memang sesuatu yang wajar, namun bukan berarti para politisi lantas menggunakan berbagai hal untuk mendapatkan jabatan tersebut, hal itu hanya akan merusak demokrasi di Indonesia dan menambah skeptisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Setelah perhelatan pilpres usai, pihak yang kalah dalam pilpres menggunakan wacana rekonsiliasi sebagai sarana untuk memperoleh konsesi – konsesi politik dari pemenang pilpres. Sementara itu, partai – partai pendukung presiden terpilih terjebak dalam kubangan egoisme dalam mematok perolehan kursi menteri dalam kabinet yang akan dibentuk, atau pos – pos lain di luar kabinet seperti pimpinan lembaga – lembaga negara dan duta besar di negara sahabat.

Persyaratan rekonsiliasi yang diajukan terkesan tidak ada kaitannya dengan pilpres 2019. Namun akhirnya rekonsiliasi tersebut terwujud dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo di MRT. Keduanya bertemu selayaknya teman lama yang tidak memiliki dendam apapun.

Masyarakat juga patut meneladani kedua capres tersebut, dimana persaingan tidak akan meruntuhkan rasa persaudaraan, karena musuh terbesar saat ini bukanlah penjajah yang memberikan ancaman dengan senjata, musuh kita kali ini adalah bangsa kita sendiri yang hendak merusak rasa persatuan di Indonesia.

Jangan sampai iming – iming jabatan politis lantas merusak hubungan antar teman, karena politik yang sehat adalah politik yang saling adu gagasan dan adu program untuk kesejahteraan rakyat, bukan dengan praktik politik praktis yang semakin menggelorakan pragmatisme politik.

Pragmatisme politik seperti itu tentu sangat berbahaya dan tidak mendidik rakyat. Menyitir ujar Lord Acton, kita tentu paham bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”.

Hal tersebut tentu membahayakan kepentingan negara dan rakyat. Kita sebagai warga negara tentu harus dapat terbebas dari berhala ini. Rakyat tidak boleh hanya dijadikan obyek politik praktis, karena justru merekalah pemilik sah kedaulatan republik ini. Itulah sebabnya, para politisi harus bertransformasi menjadi negarawan agar maqomnya naik.

Seorang negarawan secara sadar akan memahami, bahwa pada hakikatnya politik bertujuan untuk memakmurkan rakyat, dimana rakyatlah yang semestinya menentukan arah pembangunan, bukan lantas menjadikan rakyat sebagai objek semata untuk memenangkan dirinya menjadi seorang politisi yang dapat merasakan sejuknya ac di gedung parlemen.

Negarawan yang baik tentu akan berusaha menjaga persatuan dengan upaya yang dapat menstabilkan situasi politik di Indonesia. Jika situasi politik stabil maka bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin maju karena situasi yang kondusif akan berpengaruh pula terhadap perkembangan perekonomian negara.

Dalam hal ini, politisi jangan sampai terjebak dalam berbagai euforia maupun ambisi untuk mendapatkan posisi, politisi juga harus senantiasa memahami kondisi sosial di masyarakat agar tercipta suasana kehidupan berbangsa yang kondusif.

Dalam kontestasi politik, pihak yang kalah bukan berarti harus menebarkan provokasi yang dapat memecah belah persatuan antar masyarakat, karena pada setiap kompetisi yang ada menang kalah adalah hal yang biasa.

Begitupula dengan pihak yang menang, bukan berarti kemenangan menjadikan seseorang menjadi jumawa, karena dengan adanya kemenangan tersebut, segala harapan rakyat untuk perbaikan negara telah diemban para pemenang, artinya kemenangan pemilu merupakan pintu untuk melaksanakan mandat, bukan lantas kesempatan untuk “balik modal”. (ahmad baihaqi/kla)

FB
WA Telegram
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu