Mantan Kepala BPN Simeulue Sunat Biaya Operasional dan Palsukan Dokumen Akan Dilaporkan ke Polres Simeulue

INDONESIASATU.CO.ID:

WARTAACEH.CO.ID, SIMEULUE - Mantan kepala badan pertanahan nasional (BPN) Simeulue Nurhidayat Agam dan bendahara BPN Simeulue Maisyah Farizal  telah melakukan pemalsuan dokumen dalam pencairan anggaran biaya operasional PTSL (pendaftaran tanah sistimatis lengkap) tahun anggaran 2017 lebih kurang Rp.250 juta pasalnya rincian tabel yang diterima oleh orang nomor dua di BPN Simeulue tidak ada tanda tangan dirinya. Hal tersebut diungkapkan Syamsuddin kasi hubungan hukum pertahanan BPN Simeulue kepada media ini. Selasa (10/4/2018).

"Saya tidak pernah tanda tangan mengenai pencairan anggaran operasional PTSL tahun anggaran 2017 dan seharusnya mantan kepala BPN tidak ada hak ikut menandatangani kwitansi pencairan anggaran karena tidak ada aturan uang pencairan masuk ke rekening kepala kantor tetapi ini malah dicairkan ke rekening pribadinya. Katanya

Syamsuddin juga mengungkapkan kecewa terhadap mantan kepala BPN Simeulue yang kini sudah menjabat sebagai kepala BPN Aceh Timur karena merasa dirinya dizalimi dan muak dengan janji - janji palsu yang tak kunjung selesai sehingga dalam waktu dekat ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Biaya operasional tahun 2017 serta gaji pegawai dan para PTT BPN Simeulue berjumlah 9 orang dari januari hingga sekarang tahun ini belum juga dibayarkan padahal anggaran tersebut Sudah  masuk ke Rekening mantan kepala BPN Nurhidayat Agam sejak bulan 12 tahun 2017 lalu. Ungkap syamsuddin

Pegawai semua di BPN Simeulue sudah berkerja semaksimal mungkin,“Kami harap Mantan Kepala BPN Segera membayar biaya operasional kami dalam waktu dekat ini Karena semua itu sudah menjadi hak kami sembilan pegawai BPN simeulue yang  terdiri dari PNS dan Kontrak.tuturnya

"kesabaran kami sudah  habis dan muak mendengar janji-janji  yang tidak ada kepastian,  dengan terkendalanya biaya tersebut bagaimana kami bisa maksimal bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Simeulue. Tambahnya

Disebutkan syamsuddin untuk pengkuran sebanyak 10.000 bidang, honor panitia dan honor kepala desa belum satupun dibayar serta penyelesaian sertifikat sebanyak 6000 bidang belum juga ditanda tangani oleh Nurhidayat Agam padahal sertifikat itu sudah selesai karena tidak ada tanda tangan mantan kepala BPN tersebut sehingga tidak bisa diberikan kepada masyarakat sedangkan biayanya sudah cair 100 persen masuk ke rekening mantan kepala BPN tersebut.

"Tiba - tiba saya terima tabel rincian operasional dan honor PTSL pencairan uang tersebut namun saya tidak mau tanda tangan karena tidak sesuai dengan rincian di DIPA dan jumlah anggaran PTSL serta tidak pernah saya tanda tangan untuk pencairan dana tersebut namun kenapa bisa uang tersebut dicairkan tanpa pengetahuan saya. Tutur syamsuddin kasi hubungan hukum pertahanan BPN Simeulue.

Sementara mantan kepala BPN Simeulue Nurhidayat mengatakan besok pagi akan diklarifikasi terkait masalah tersebut saat dikonfirmasikan media ini melalui whatsapp sedangkan bendahara BPN tidak ada dikantor namun saat media ini mencoba menghubungi lewat telepon seluler tidak bisa terhubung.(fauzan)

  • Whatsapp

Index Berita